Succession plan sering gagal bukan karena data tidak tersedia, tapi karena keputusan dipengaruhi “orang dalam” dan konflik kepentingan. HR perlu strategi menghadapi politik internal.
Ilustrasi Awal:
HR sudah siapkan 3 kandidat untuk suksesi posisi GM Operasional.
Tapi tiba-tiba, salah satu anak buah direktur langsung ditunjuk naik.
Data 9-box, review kinerja, dan hasil asesmen tidak dipakai.
Alasannya? “Dia orangnya Pak Direktur, loyal sejak dulu.”
Talenta potensial lain jadi demotivasi, dan beberapa mulai cari kerja.
Masalah:
Politik kantor bisa membatalkan keputusan berbasis data jika HR tidak punya pengaruh dan posisi tawar dalam organisasi.
Efeknya:
- Suksesi tidak objektif
- Talenta terbaik frustrasi dan akhirnya keluar
- HR kehilangan kredibilitas sebagai mitra strategis
Tanda Politik Internal Lebih Kuat dari Strategi Talenta
- Keputusan promosi tidak sesuai data atau pipeline suksesi
- Karyawan tidak percaya proses karier di perusahaan
- HR tidak dilibatkan dalam diskusi jabatan kritis
Langkah HR Menghadapi Dinamika Politik Dalam Talent Strategy
1. Bangun Aliansi Strategis dengan Stakeholder Kunci
- Pahami prioritas dan bias para pengambil keputusan
2. Gunakan Narasi Data + Dampak Bisnis
- Jangan cuma sajikan skor—hubungkan dengan risiko bisnis nyata
3. Lakukan Kalibrasi Kinerja Secara Terbuka dan Terstruktur
- Libatkan cross-function panel agar keputusan lebih objektif
4. Dokumentasikan dan Arsipkan Semua Rekomendasi Talent Strategis
- Jika keputusan final berbeda, setidaknya HR punya rekam jejak
Tabel: Strategi Suksesi Dipengaruhi Politik vs Berdasarkan Data
Keputusan Dipengaruhi Politik | Keputusan Berbasis Data Strategis |
---|---|
Promosi berdasarkan hubungan | Promosi berdasarkan potensi & kontribusi |
Keputusan sulit dipertanggungjawabkan | HR punya catatan objektif dan analisis |
Talenta frustrasi & resign | Talenta percaya proses karier internal |
Checklist: Apakah Talent Anda Terlindungi dari Politik?
- Apakah promosi besar selalu melibatkan HR dan data kinerja?
- Apakah sistem kalibrasi Anda mencegah dominasi satu pihak?
- Apakah ada komunikasi terbuka ke karyawan tentang fairness?
HR tidak harus anti-politik. Tapi HR harus tahu cara memainkan politik dengan data dan integritas. Di sinilah kredibilitas diuji.